Meuligoeberita || MEULABOH – Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil,SH menghadiri penutupan Sidang Paripurna ke-II Masa Sidang DPRK Aceh Barat Tahun 2025 yang digelar dalam rangka merangkum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRK Aceh Barat, (6/5/2025)
Dalam kesempatan tersebut, Said Fadheil menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung tinggi konstitusi serta prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.
“Meski berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan kita hadapi bersama, Pemkab Aceh Barat tetap berupaya maksimal dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Said Fadheil di hadapan para anggota dewan.
Said Menyebutkan, Salah satu capaian yang diungkapkan dalam sidang tersebut adalah keberhasilan Aceh Barat meraih posisi tiga besar terbaik se-Aceh dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024 dengan nilai 83,30 dan kategori A. Selain itu, nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) daerah juga meningkat menjadi 70,09 dengan kategori BB pada akhir April 2025.
“Capaian ini mencerminkan keseriusan kita dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, dan keuangan daerah,” tambah Said.
Menyanggapi rekomendasi DPRK, Said menyatakan kesiapan untuk mematuhi berbagai masukan guna menyempurnakan pelaksanaan pembangunan ke depan. Said menegaskan bahwa kritik dan saran dari setiap fraksi akan menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan dan langkah strategi selanjutnya.
Said menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan pembangunan terletak pada sinergi antara eksekutif dan legislatif. “Kerja sama ini harus terus diperkuat sebagai bentuk komitmen kita dalam menjawab aspirasi dan kebutuhan seluruh masyarakat Aceh Barat,” tutupnya
Sementara itu, Ramli, SE dari Fraksi PAN, meminta pemkab melakukan penempatan SDM ASN sesuai disiplin ilmu masing-masing. Ia juga mengapresiasi program keagamaan yang aktif digalakkan oleh Pemkab, seperti salat berjamaah di setiap instansi.
Ramli juga menyoroti perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan, termasuk penempatan dokter di fasilitas layanan. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga tapal batas antara Nagan Raya dan Aceh Barat serta memperkuat pengelolaan aset dan perizinan daerah.
Editor : Redaksi
