MEULABOH, meuligoeberita – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di Aula Teuku Umar Bappeda Aceh Barat, Kamis (26/6/2025). Acara tersebut mengusung tema “Terwujudnya Aceh Barat Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dan Berlandaskan Syariat Islam.”
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, dalam berbagai tekanan pentingnya ide dan pemikiran visioner dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan. Ia menyoroti tantangan yang cukup kompleks, mulai dari melemahkan APBN, menghemat anggaran, hingga upaya mengatasi kemiskinan dan kemiskinan.
“Kondisi fiskal yang tidak menuntut kita untuk melakukan efisiensi termasuk anggaran perjalanan dinas misalnya, kita potong hingga 50%. Namun, kita tidak boleh pesimis. Justru ini menjadi momen untuk memperkuat kolaborasi, terutama dalam penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM,” ungkap Tarmizi.
Tarmizi juga mengajak seluruh pihak untuk tidak lagi sekadar menyalin program tahunan yang monoton. Ia mendorong lahirnya gagasan baru dalam pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita memerlukan pemikir yang visioner. Jangan lagi program itu-itu saja setiap tahun. Kita harus mulai dari kebutuhan masyarakat riil dan menyusun program yang berdampak,” tegasnya.
Sebutnya, penyusunan program ini merunut visi dan misi presiden, gubernur dan bupati. Akan dilakukan kemudian dijadikan program prioritas yang mendasar seperti kesehatan dan pendidikan dan penanggulangan kemiskinan
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, menekan angka kemiskinan, hingga penanganan permasalahan lingkungan seperti sampah.
“Penanganan sampah harus menjadi perhatian serius. Kita ingin perusahaan juga terlibat langsung dalam solusi, bukan hanya sebagai penonton,” tambah Tarmizi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan melalui proses panjang, dimulai dari FGD, rapat lintas sektor, hingga musyawarah bersama DPRK. Ia menyampaikan harapannya agar dokumen ini menjadi peta jalan pembangunan yang realistis, terukur, dan inklusif.
“Kita menyadari bahwa anggaran masih kurang berpihak pada pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, kita mendorong peningkatan PAD agar daerah bisa lebih leluasa membiayai program prioritas,” ujar Wistha.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan, akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam, serta mampu menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang.
Aceh Barat Gelar Musrenbang RPJMD 2025–2029: Bupati Tarmizi Dorong Gagasan Visioner dan Kolaborasi Inklusif
MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Musrenbang RKPD 2026 pada Kamis (26/6/2025) di Aula Teuku Umar Bappeda. Dengan mengusung tema “Terwujudnya Aceh Barat Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dan Berlandaskan Syariat Islam,” kegiatan ini menjadi forum strategi menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih progresif dan berpihak pada rakyat.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, dalam Segalanya menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus lahir dari pemikiran-pemikiran segar yang menjawab tantangan zaman. Ia menyebut bahwa dinamika fiskal nasional dan daerah menuntut efisiensi tanpa mengorbankan esensi pelayanan kepada masyarakat.
“Kondisi fiskal yang fluktuatif tidak boleh membuat kita rugi arah. Justru ini saatnya kita membangun dengan kolaborasi dan inovasi, bukan hanya kebugaran,” tegas Tarmizi.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu efisiensi yang dilakukan pemerintah adalah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Namun, ia menolak pesimisme. Justru menurutnya, keterbatasan fiskal adalah peluang untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif seperti UMKM yang dapat membuka lapangan kerja baru.
Lebih lanjut, Bupati Tarmizi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menghentikan praktik copy-paste program tahunan yang stagnan. Ia menekankan pentingnya menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat
“Kita memerlukan pemikir visioner. Mulailah dari mendengar, memahami, dan menyusun program yang berdampak langsung bagi rakyat. Jangan ulang-ulang program lama yang tidak menyentuh akar permasalahan,” ujarnya.
Dalam forum itu, Tarmizi juga menyoroti peran strategis sektor swasta melalui program CSR. Menurutnya, dunia usaha harus dilibatkan lebih aktif dalam membantu pengentasan kemiskinan, mengurangi kemiskinan, hingga mengatasi permasalahan lingkungan seperti pengelolaan sampah.
“Sampah bukan hanya masalah kebersihan, ini juga soal kualitas hidup. Kita harap perusahaan jangan hanya jadi penonton, tapi ikut turun tangan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD melibatkan proses panjang dan partisipatif, mulai dari forum diskusi kelompok (FGD), rapat lintas sektor, hingga konsultasi bersama DPRK.
“Dokumen ini kita rancang sebagai peta jalan pembangunan yang realistis, terukur, dan inklusif. Fokusnya tetap pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan,” terang Wistha.
Ia juga menyinggung perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Pemkab memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam merealisasikan program-program prioritas.
Dengan semangat kolaboratif, Pemkab Aceh Barat menargetkan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, namun juga diterapkan dengan kuat pada nilai-nilai syariat Islam, serta menjawab tantangan sosial dan lingkungan secara berimbang, sebut saja wistha
Musrenbang ini juga turut menghadirkan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, perwakilan SKPK, dunia usaha, akademisi, dan unsur masyarakat sipil, sebagai wujud keterlibatan kolektif dalam membangun Aceh Barat lima tahun ke depan.
Editor : Redaksi
