Meuligoeberita, Jakarta – Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) didorong mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan status kekhususan Aceh memberikan manfaat yang lebih nyata bagi daerah. Selain itu, penguatan pengelolaan dan distribusi anggaran juga dinilai penting agar pembangunan di Aceh dapat berjalan lebih merata dan tepat sasaran.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pun menargetkan pembahasan revisi UUPA dapat segera diselesaikan dengan tetap mengakomodasi berbagai masukan dari DPR Aceh (DPRA) maupun pemerintah daerah di Aceh. Langkah tersebut dinilai penting agar substansi revisi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan seluruh proses pembahasan revisi UUPA dilakukan secara serius dan cermat karena aturan tersebut menyangkut masa depan pembangunan Aceh. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak di Aceh menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi revisi undang-undang.
“Dalam penyelesaian revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini, kita memang harus mengundang DPRK untuk mendapatkan masukan akhir terhadap revisi undang-undang ini,” ujar Sturman dalam dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tentang Penyusunan RUU Pemerintahan Aceh di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, Baleg DPR RI ingin memastikan revisi UUPA tidak hanya memperkuat status kekhususan Aceh secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan strategis daerah.
“Kami ingin agar Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang baru ini membuat Aceh lebih sejahtera dan lebih bermakna terhadap kekhususan yang dimiliki Aceh,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengaturan distribusi anggaran agar lebih tepat sasaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga program sosial lainnya. Menurutnya, penguatan pengaturan tersebut diperlukan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Aceh.
“Yang penting sekarang adalah bagaimana semua pihak memaknai dengan baik apa yang sudah disepakati, sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (**)
Sumber:bag_humas@dpr.go.id
Editor : Redaksi
